Legalkan Bisnis dengan Urutan yang Tepat

Dari Bentuk Usaha hingga Kepatuhan Dasar

Legalitas bukan satu dokumen tunggal. Bentuk usaha, kegiatan dan KBLI, pengesahan, NIB, perizinan berbasis risiko, merek, halal, dan administrasi lanjutan perlu saling konsisten. Rumi membantu memetakan urutannya berdasarkan kondisi nyata bisnis.

Legalize cocok untuk: usaha informal, perusahaan baru, bisnis yang mengubah kegiatan, dan brand yang ingin memperkuat perlindungan.

01

Tentukan Bentuk Badan Usaha

Pilih PT, PT Perorangan, CV, atau bentuk relevan berdasarkan pendiri, tanggung jawab, dan target bisnis.

Alternatif untuk Usaha Mikro Kecil

Pertimbangkan PT Perorangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria.

02

Kemitraan melalui CV

Pahami peran sekutu aktif dan pasif, dokumen, serta implikasi bentuk CV sebelum memilih.

03

NIB, KBLI & OSS

Selaraskan kegiatan usaha dengan KBLI dan perizinan berbasis risiko melalui OSS.

04

Lindungi Identitas Merek

Telusuri kelas dan kesiapan tanda sebelum mengajukan pendaftaran merek ke DJKI.

05

Petakan Kebutuhan Halal

Tentukan kategori produk, skema pengajuan, dokumen, dan alur SIHALAL yang relevan.

06

Pertanyaan untuk Tahap Legalize

Gunakan jawaban berikut untuk mengenali kondisi awal. Rekomendasi final diberikan setelah kebutuhan dan data bisnis ditinjau.

Siap Melangkah ke Tahap Legalize?

Ceritakan posisi bisnis, hambatan utama, target, tim, dan anggaran. Rumi akan membantu memetakan prioritas serta urutan layanan yang relevan.

Tidak selalu. NIB merupakan identitas berusaha, sedangkan persyaratan dan perizinan lanjutan bergantung pada risiko dan kegiatan usaha.

KBLI perlu mencerminkan kegiatan yang benar-benar dijalankan. Pemilihannya harus konsisten dengan dokumen dan kondisi operasional.

Pendaftaran dapat dipertimbangkan sejak identitas dan rencana penggunaan cukup jelas. Pemeriksaan awal membantu menilai potensi konflik.

Tidak. Keputusan berada pada instansi dan lembaga berwenang. Rumi membantu kesiapan data, dokumen, dan alur pengajuan.

Rumi dapat memetakan perbedaan data dan prioritas pembaruan sebelum pengajuan baru dilakukan.

Penawaran akan membedakan biaya jasa, PNBP atau biaya resmi, notaris/profesional, dan pihak ketiga.